Sunday, November 11, 2018

Berita Korupsi Hutan dan Suap Izin HGU




Annas Maamun Akui Minta Uang ke Gulat Manurung

Zulkifli Hasan Akui Rekomendasikan Alih Fungsi Hutan

Pengakuan Zulkifli Hasan Soal Skandal Korupsi Hutan

Amien Rais Dengar Zulkifli Hasan Akan Tersangka

Semalam KPK Geledah Bekas Ruangan Zulkifli Hasan

KPK Menggeledah Kemenhut Ini Hasilnya

KPK Geledah Kantor Dirjen Planologi Kemenhut

ICW Sektor Kehutanan Rawan Korupsi

Zulkifli Hasan Tata Ruang Riau Prestasi

Alasan Ketua MPR Mangkir dari Panggilan KPK

Kasus Gubernur Riau KPK Periksa Ketua MPR

KPK Awasi Korupsi Sektor Kehutanan

KPK Periksa Ketua MPR

Nikmati Hari Tua Buron Korupsi Diringkus di Yogya
CT-KPK Teken Kerja Sama Cegah Korupsi Kehutanan

Gubernur Riau Annas Maamun Gugup Ditanya Wartawan

Vonis Anggoro Dapat Dipakai Menjerat Tersangka Baru

Pakar Penyerobotan Lahan Hutan Jarang Diusut

Jarah Hutan Perusahaan Sawit Dilaporkan ke Polisi

KPK Terus Usut Kasus Anggoro Widjojo

Datangi KPK Menteri Zulkifli Ini Urusan Diskusi

Empat Tahun Tersangka Bupati Kampar Baru Ditahan

ICW Dana Reboisasi Bisa Jadi Ladang Korupsi

Siang Ini Satgas Mafia Hukum dan Menhut Temui Pimpinan KPK

Bupati Siak Ditahan Diduga Korupsi Rp 301 Miliar

Satgas Nilai SP3 Kasus Mafia Hutan di Riau Janggal

Satgas Minta Kapolri Cabut 14 SP3 Kasus Mafia Hutan Riau

Pencaplokan Hutan Produksi di Palas Libatkan Pejabat Daerah

KPK Telusuri Izin Pengusaha Rambah Hutan Lindung

Satgas Bidik Mafia Kehutanan Sumatera Utara dan Kalimantan Barat

KPK Akan Periksa Pengaduan Walhi Soal MS Kaban

Walhi Nilai KPK Lamban Usut Menteri Kaban

KPK Evaluasi Aturan Alih Fungsi Hutan

Azmun Belum Terima Panggilan Resmi Sebagai Tersangka

Bupati Simeulu Disidangkan Kasus Pembukaan Hutan

Suwarna AF Dituntut 7 Tahun

KPK Menahan Bekas Dirjen Penguasaan Hutan

Putusan Tata Usaha Negara DL Sitorus Dibatalkan

Pemberhentian Sementara Gubernur Kalimantan Timur Tunggu Keputusan Presiden

Gubernur Suwarna Menilai Penahanannya Diskriminatif

Empat Pejabat Dinas Kehutanan Tersangka Korupsi

Berkas DL Sitorus Segera Dilimpahkan ke Pengadilan

Kemenangan Gugatan TUN Probo Tak Bisa Dijadikan Novum

Proyek Reboisasi di Jambi Rawan Korupsi

Menteri Kehutanan Tak Khawatir Praperadilan Sitorus

DL Sitorus Praperadilankan Kejaksaan

Penangkapan DL Sitorus Tak Bermotif Politik

Diduga Korupsi Bos Torganda Ditangkap

Siti Murdaya Rencanakan Bertemu Menteri Kehutanan

Kerjasama Kehutanan dan Pencucian Uang Ditandatangani

Kenapa Ada Dana Liar Rp 57 Miliar di Rekening Menhut

Suap Izin HGU
KPK Tolak Pembebasan Bersyarat Hartati Murdaya

Kata KPK Soal Pembebasan Hartati Murdaya
Menteri Hukum Hitungan Pembebasan Hartati Tepat
ICW Minta Pembebasan Hartati Murdaya Dibatalkan
ICW Pembebasan Hartati Murdaya Cacat Hukum
Anak Buah Hartati Murdaya Akhirnya Ditahan
Bekas Bupati Buol Amran Divonis 7.5 Tahun Penjara
Hartati Divonis Petani Buol Demo
Hartati Saya Tidak Menyuap Uang Saya Diambil
Vonis Hartati Ringan Mahfud Md Hakim Tak Peka
Apa Saja Harta Hartati Murdaya yang Disita
Hartati Divonis 2 Tahun 8 Bulan Penjara
Pengacara Hartati Murdaya Berharap Hakim Bisa Adil
KPK Tolak Permintaan Hartati Ditahan di Guntur
Hartati Murdaya Kerasan di Penjara Guntur
Baca Pleidoi Hartati Berurai Air Mata
Hartati Dituntut 5 Tahun Penjara
Hartati Minta KPK Tidak Salah Paham
Hartati Murdaya Dituntut Siang Ini
Suap Buol Pengusaha Sogok Pejabat Itu Biasa
Saksi Akui Hartati Setujui Duit untuk Tim Lahan

Saksi Akui Hartati Perintahkan Suap Bupati Buol

Hartati Dikonfrontasi dengan 2 Anak Buahnya

Di Pengadilan Hartati dan Amran Saling Memaafkan
Bekas Bupati Buol Mengaku Diminta Hartati Urus HGU

Hakim Izinkan Hartati Murdaya Rawat Jalan



Kumpulan artikel penyalahgunaan dan korupsi perizinan perkebunan dan kehutanan



Modus korupsi perkebunan
….diantaranya suap untuk memperoleh izin, pemberian izin untuk keluarga atau kroni kepala daerah, pembiaran beroperasi tanpa izin, mark up dalam pengadaan bibit sawit, usaha perkebunan sawit fiktif, dan penghindaran atau manipulasi pajak dari sektor perkebunan.[1]

Menurut Koran Tempo (23/08/211) memaparkan data Kementerian Kehutanan tentang estimasi potensi kerugian negara di empat provinsi di Kalimantan. Pertama, Kalimantan Tengah, ada 268 unit perusahaan perkebunan dengan luas 3,70 juta hektare, dan 598 unit perusahaan tambang dengan luas 3,4 juta hektare. Potensi kerugian negara Rp 158 triliun. Kedua, Kalimantan Timur, ada 86 unit perusahaan perkebunan dengan luas 1,56 juta hektare, dan 236 unit perusahaan tambang dengan luas 846 juta hektare. Potensi kerugian negara Rp 31,5 triliun. Ketiga, Kalimantan Barat, ada 169 unit perusahaan perkebunan dengan luas 2,145 juta hektare, dan 384 unit perusahaan tambang. Potensi kerugian negara Rp 121,4 triliun. 4. Keempat, Kalimantan Selatan, ada 32 unit perusahaan perkebunan dengan luas 370.282 hektare, dan 169 unit perusahaan tambang dengan luas 84.972 hektare. Potensi kerugian negara Rp 9,6 triliun.[2]

Kumpulan artikel penyalahgunaan dan korupsi perizinan perkebunan dan kehutanan

ICW Bongkar Korupsi Perkebunan Di Kalbar

Tindak Perkebunan Sawit ”Bermasalah”

Terkait Izin Perkebunan; Korupsi Rp 9,1 Triliun Dilaporkan ke KPK

Dugaan Korupsi; KPK Diminta Usut Nurmahmudi soal Lahan Perkebunan

Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III Ditahan

Revisi Permentan 2007 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan

UU Antikorupsi Bisa Jerat Pelaku Kejahatan Sektor Kehutanan

Kepala Dishutbun Kampar Tersangka Korupsi Rp 5,4 Miliar

Mantan Bawahan Suwarna Ditahan

ICW Bidik Korupsi Kehutanan di Kalimantan

Korupsi Ladang Sawit

Skandal Korupsi Kebun Sawit K2I, Kejati Tahan Mantan Kadisbun Riau

Ini Dia Tersangka Baru Korupsi Kebun Sawit K2i

Terlibat Korupsi, Rumah Mewah Eks Kadis Perkebunan Riau Disita Jaksa
           
Suwarna Dituntut Tujuh Tahun

Menghitung Kerugian Negara Akibat Illegal Logging

Kasus Lahan Sejuta Hektare; Suwarna Beri Rekomendasi kepada Perusahaan Milik Agung Laksono

Hutan Kita yang Dikorupsi

Konversi Hutan Akibatkan Kerugian Negara Miliaran

Putusan Tata Usaha Negara D.L. Sitorus Dibatalkan

Korupsi Kehutanan; Menhut dan Jaksa Agung Koordinasi

Dua Mantan Pejabat Kehutanan Kaltim Diadili

Pemerintah Inggris dan Uni Eropa perlu waspadai Perusahaan asal Indonesia yang lakukan penggelapan pajak, korupsi dan pencucian uang pada sektor kehutanan dan perkebunan

Gubernur Kaltim Masuk Penjara

Dugaan Korupsi Suwarna Tak Terungkap di Pengadilan

Bekas Pejabat Departemen Kehutanan Diadili

Jaksa Mulai Sita Aset Adrian Waworuntu

PR Menteri LKH: Tutup Celah Korupsi Melalui Revisi Regulasi Sektor Kehutanan
http://www.antikorupsi.info/sites/antikorupsi.org/files/files/Siaran%20Pers/pressrelease23november2014setapak.pdf

Kejaksaan Tinggi Jambi Periksa Tiga Kepala Dinas [korupsi bibit sawit palsu]

Penyalahgunaan Izin Kehutanan; Kerugian Negara Capai Ratusan Triliun Rupiah

Gubernur Kaltim Divonis 1,5 Tahun Penjara

DL Sitorus Dituntut 12 Tahun

Pasal Anti Pencucian Uang¸ Membabat Kejahatan Kehutanan

Menjerat Korporasi, Menyelamatkan Hutan dari Korupsi

Korupsi Politik Terus Mengancam

korupsi lahan sawit; Jampidsus: Sitorus Tetap Terdakwa Korupsi

KPK Harus Tetap Fokus Berantas Kejahatan Kehutanan[3]

Tersangka Suwarna Praperadilankan KPK

Dua Mantan Pejabat Kehutanan Kaltim Dituntut 5 Tahun

Nur Mahmudi Diperiksa KPK

KPK Usut Dugaan Korupsi Asian Agri

Saksi: Torganda Melakukan Perambahan Hutan

Gubernur Suwarna Diadili

Korupsi Lahan Sawit; Sitorus Menang di PTUN

Suwarna Mengaku Pernah Diperas KPK

Kejaksaan Tahan Bos Torganda

SBY dan Mafia Kehutanan

Negara Gagal Mengelola Sumber Daya Alam!

Usut tuntas korupsi Hutan Riau

Korupsi di Kaltim; Surya Dumai Disebutkan Tak Bangun Kebun Sawit

Lagi, Terdakwa Korupsi Lahan Sawit Divonis Lebih Ringan; Yang Libatkan Gubernur Kaltim

Kaltim, Wilayah (Bebas) Melakukan Korupsi

Pengadilan Tolak Praperadilan Suwarna








Penertiban Bisnis TNI; Upaya Hapus Tentara Nyambi

Korupsi = Pelanggaran HAM

Kejagung Klaim Selamatkan Rp 4,9 Triliun

Rp 20 Triliun Pemasukan Hilang Setiap Tahun

Komisi Yudisial Siap Teliti Kasus Asian Agri

Mantan Kepala Dishut Kaltim Ditahan KPK




Mantan Dirjen PHP Ditahan; Rumah dan Mobil Rokhmin Dahuri Disita

Pemeriksaan Anggota DPRD Kaltim Terhambat Izin Menteri Dalam Negeri

Warga Dayak Segel Rumah Jabatan Gubernur Kaltim

Ikuti KPK, Suwarna Ajukan Banding






Memburu Cukong Kayu dalam 100 Hari

Jaksa Cirus Sinaga Masih Berstatus Saksi, Belum Tersangka




[3]    Izin pelepasan kawasan hutan di 7 provinsi diprediksi merugikan negara hampir Rp 273 triliun. Kementerian Kehutanan pada Agustus 2011 lalu mengungkapkan bahwa kerugian ini disebabkan pembukaan 727 unit perkebunan dan 1722 unit pertambangan yang bermasalah.

Knowing Malaysian Palm Oil Investors in Indonesia

https://www.palmoilmagazine.com/news/8504/knowing-malaysian-palm-oil-investors-in-indonesia   Main News | 21 January 2021 , 06:02 WIB ...