Komisaris Baru Berau Coal, Mantan Jenderal Bintang Empat dan Wakil Jaksa Agung
Rabu, 19/08/2015 15:06 WIB
Jakarta -Perusahaan tambang batu bara, PT Berau Coal Energy (BRAU) Tbk, hari ini menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda pergantian direksi dan komisaris.
Selain mengangkat Fuganto Widjadja sebagai direktur utama, perusahaan yang saat ini mayoritas sahamnya dikuasai Grup Sinarmas ini juga menunjuk 2 mantan pejabat tinggi negara duduk di jajaran komisaris perseroan dalam RUPS, Rabu (19/8/2015).
Adalah Marsetio yang diplot sebagai wakil komisaris utama. Sebelum masuk ke Berau, Marsetio merupakan Kepala Staf Angkatan Laut periode Desember 2012-2014. Jenderal bintang tiga ini menggantikan Deswandhy Aguswan yang kini menjabat sebagai komisaris independen.
Sementara untuk jabatan komisaris kedua, Grup Sinarmas menunjuk Darmono menggantikan komisaris sebelumnya, Irwandy Arif. Darmono sendiri merupakan bekas orang nomor dua di lingkungan Kejaksaan Agung. Darmono sempat mengecap posisi sebagai Wakil Jaksa Agung sebelum pensiun pada Juni 2013.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Menurut Syamsu Daliend, Kepala Subdirektorat Pengawasan Produksi, Operasi, dan Pemasaran Mineral Kementerian ESDM, pernah mengusulkan larangan pejabat tinggi negara non aktif bekerja sebagai komisaris di perusahaan tambang.
"Harus ada PP (peraturan pemerintah) yang mengatur pejabat pemerintah setelah pensiun, PP itu harus atur kalau mantan pejabat strategis, jangan jabat di mana-mana setelah pensiun," kata Syamsu.
Syamsu beralasan, usulan tersebut dilakukan karena para mantan pejabat ini memegang data-data penting di sektor pertambangan yang bisa digunakan oleh perusahaan tambang swasta.
Harga Batu Bara Anjlok, Berau Andalkan Penjualan Ke PLN
Di tengah suramnya indutri batu bara karena anjloknya harga bara dunia, Berau Coal berharap bisa meraup untung dari peningkatan penjualan batu bara ke sejumlah pembangkit milik PT PLN (Persero).
Direktur Utama Berau Coal Fuganto Widjadja mengungkapkan, program tambahan listrik 35.000 megawatt (MW) yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memicu lonjakan penjualan batu bara perseroan dalam jangka panjang.
"Selain untuk power plant milik Sinarmas, tentunya semoga bisa kita tunggu pemerintah bikin power plantsebanyak-banyak, supaya Berau menjadi pemasok besar. Semoga bisa membantu Berau," kata Fuganto ditemui usai RUPSLB.
Menurut Fuganto, meski harga batu bata turun, Berau tetap ptimis harga batu bara akan segera membaik. "Harga (batu bara) kalau saya tahu mungkin saya nggak perlu kerja," katanya.
Selain itu, menurutnya, pangsa pasar dalam negeri untuk pembangkit masih sangat potensial digarap. Dari seluruh pembangkit sebesar 53.000 MW, sebesar 25.000 MW merupakan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya.
Setiap 1 MW PLTU membutuhkan batu bara 4.000 juta ton per tahun. Jika dikalikan 25.000 MW maka dibutuhkan 100 juta ton batu bara tiap tahun. Sementara pada 2019, kebutuhan batu bara untuk PLTU di Indonesia bisa mencapai 200 juta ton per tahun.
Dihubungi detikFinance, Sekretaris Perusahaan Berau Coal mengungkapkan, pihaknya sudah mengajukan beberapa tender untuk mensuplai lebih banyak lagi batu bara ke pembangkit milik PLN.
"Kalau sekarang kan sudah ada 4 kontrak batu bara, salah satunya untuk Suralaya. Kita lagi tender lagi, harga dan jumlahnya masih kita rahasiakan," katanya
Link:
http://finance.detik.com/read/2015/08/19/145536/2995601/6/komisaris-baru-berau-coal-mantan-jenderal-bintang-empat-dan-wakil-jaksa-agung.
No comments:
Post a Comment